OUTSOURCING DI MATA UNDANG-UNDANG

Kata outsourcing mungkin adalah kata yang indah bagi sebagian kita, namun dia bisa menjadi kata yang begitu menjengkelkan bagi sebagian yang lain. Bagi para pengusaha, kata ini bisa merupakan kata yang dapat dijadikan sebagai salah satu kata yang bisa memberikan jalan keluar yang  efeketif untuk menekan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses produksi, namun bagi para pekerja, kata ini adalah tidak ubahnya seperti sampah yang jangankan melihatnya, mendengarnyapun orang tidak akan suka.

Kata outsourcing memang tidak ada di dalam  istilah yang digunakan pada Undang-undang ketenagakerjaan karena outsourcing adalah istilah dalam bahasa asing, namun makna dari istilah outsourcing lebih kurang sama seperti yang tercantum dalam undang-undang no.13 tahun 2003 pada pasal 64 yaitu: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Dalam Undang-undang makna dari outsourcing adalah menyerahkan sebagian dari pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Dalam kenyataan di lapangan, praktek outsourcing lebih dikenal dengan istilah penggunaan yayasan sebagai penyalur tenagakerja.

Boleh atau tidak praktik  outsourcing?

Di dalam undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khsususnya pada pasal 65 dan 66 menyebutkan bahwa pengunaan outsourcing dapat dilakukan sepanjang itu adalah pekerjaan diluar dari pekerjaan utama  Artinya bahwa praktek outsourcing sesungguhnya dibenarkan oleh Undang-undang untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Selama outsourcing digunakan untuk pekerjaan sampingan atau pekerjaan yang bukan pekerjaan utama maka outsourcing tersebut dibenarkan menurut undang-undang. Akan tetapi bila pekerjaan itu adalah pekerjaan utama, maka sesungguhnya praktek outsourcing batal demi hokum.

Pekerjaan yang boleh dioutsourcing.                               

Pada penjelasan tentang pasal 66 ayat 1 Undang-undang No.13 tahun 2003 disebutkan bahwa: Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Yang dimaksud  kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain : usaha pelayanan kebersihan (clening service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.

Jadi jenis usaha atau kegiatan yang diperbolehkan untuk di outsourcing hanya ada 5 jenis usaha yaitu : 1. Usaha pelayanan kebersihan (cleaning sevice). 2. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering). 3. Usaha tenaga pengamanan (security/satpam). 4. Usaha jasa penunjang pertambangan dan perminyakan. 5. Usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Selain dari lima jenis kegiatan seperti yang disebutkan di atas, outsourcing tidak diperbolehkan dan bila terjadi, maka hal tersebut batal demi hukum.

Permasalahan di lapangan.

Yang menjadi masalah di lapangan adalah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-undang. Untuk masalah outsourcing, yang sering terjadi adalah pengusaha melakukan praktek out sourcing untuk jenis usaha yang masuk dalam kategori pekerjaan utama. Alasan yang sering digunakan oleh para pengusaha adalah bahwa penafsiran tentang definisi dari pekerjaan utama masih belum jelas padahal kalau merujuk pada penjelasan undang-undang no.13 tahun 2003 pasal 66 ayat 1 (satu) terlihat jelas bahwa yang boleh dioutsourcing hanyalah 5 jenis kegiatan saja. Jadi penafsiran terkait dengan defenisi pekerjaan utama harusnya merujuk pada penjelasan tersebut.

Tugas dan Fungsi Pengawasan

Dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, kita mengenal adanya istilah “pengawasan ketenagakerjaan yang mempunyai fungsi utama yaitu ;” melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan (penegakan hukum).

Adapun tujuan dari pembinaan danpengawasan ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pencari kerja, melindungi hak pekerja, melindungi keselamatan pekerja dan melindungi jaminan social pekerja. Namun sekarang ini tujuan tersebut tidak kunjung tercapai karena kenyataannya masih banyak hak-hak para pekerja tidak tepenuhi dan jaminan social para pekerja juga tidak terlindungi.

Contoh yang paling konkret adalah tentang permasalahan outsourcing. Di dalam undang-undang telah diatur tentang pekerjaan mana saja yang boleh dioutsourcing, namun kenyataanya banyak perusahaan yang tidak mengindahkan hal tersebut sehingga hak-hak pekerja tidak terlindungi. Peran pengawas ketenagakerjaan sangat lemah bahkan bisa dibilang tidak berjalan.

Yang menjadi masalah utama sehingga praktek outsourcing yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan tetap subur adalah karena lemahnya atau tidak berjalannya fungsi tenaga pengawas yang ada di lingkungan dinas tenaga kerja. Kalau seandainya berjalan, maka saya sangat yakin bahwa praktek outsourcing yang illegal tentunya tidak akan merajalela seperti sekarang ini.

Oleh karena itu bagi saya yang harus dipertanyakan adalah apakah keberadaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan  masih layak ada atau tidak karena selama ini para pekerja belum merasakan manfaat keberadaannya secara maksimal. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Menakertrans, penjabaran tentang fungsi dan tugas dari Dirjen PPK tidak jelas. Salah satu bukti tidak berjalannya fungsi pengawasan ketenagakerjaan adalah maraknya praktek outsourcing yang tidak sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 namun tidak ada penindakan dari dinas tenagakerja maupun departemen tenaga kerja. Bahkan dibeberapa daerah, praktek outsourcing mendapatkan perlindungan dari pengawas itu sendiri.

Mungin akan lebih baik keberadaan tenaga pengawas ketenagakerjaan itu ditarik langsung ke pusat sehingga langsung ada di bawah keoordinasi Menteri Tenaga kerja atau mungkin juga ditempatkan pada sebuah lembaga tersendiri dan langsung di bawah presiden karena selama ini alasan yang sering digunakan oleh Menteri tenagakerja kendalanya ada pada otonomi daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>